GOV

Blog

  • Polda Sumsel dan Kementerian Imigrasi Perkuat Pengawasan Narkotika di Lapas

    Polda Sumsel dan Kementerian Imigrasi Perkuat Pengawasan Narkotika di Lapas

    Polda Sumatera Selatan memperkuat sinergi strategis bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia guna mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), khususnya peredaran narkotika yang dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan. Langkah ini dibahas dalam pertemuan koordinasi yang berlangsung di Palembang, Kamis (26/2).

    Kegiatan tersebut menjadi respons atas tingginya jumlah warga binaan kasus narkotika yang dinilai berpotensi tetap mengendalikan jaringan kejahatan dari balik penjara. Kondisi ini memerlukan langkah terpadu dan penguatan koordinasi lintas institusi untuk memastikan pengawasan berjalan optimal.

    Dalam pertemuan itu, kedua institusi sepakat memperkuat pertukaran data intelijen, meningkatkan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan, serta memperketat pengawasan terhadap komunikasi ilegal yang berpotensi digunakan untuk mengendalikan jaringan narkotika. Selain itu, pengamanan dalam proses pemindahan narapidana berisiko tinggi juga menjadi perhatian utama guna mencegah potensi gangguan keamanan.

     

    Evaluasi turut dilakukan terhadap penanganan kerusuhan di Lapas Musi Rawas. Sebagai langkah antisipasi, narapidana yang terlibat telah dipindahkan ke Pulau Nusakambangan guna mencegah eskalasi lanjutan serta memutus potensi pengaruh terhadap jaringan yang lebih luas.

    Melalui sinergi lintas sektor ini, Polda Sumsel bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menegaskan komitmen untuk menjaga stabilitas keamanan wilayah serta menekan peredaran narkotika, khususnya yang dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan.

    Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan dan menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif di Sumatera Selatan.

     

     

  • Gelar Program BELIDA, Polda Sumsel Tegaskan Komitmen Dukung Gerakan Indonesia ASRI

    Gelar Program BELIDA, Polda Sumsel Tegaskan Komitmen Dukung Gerakan Indonesia ASRI

    OGAN ILIR – Polda Sumatera Selatan menggelar Program *BELIDA (Bersih Lingkungan dan ASRI) sebagai bentuk dukungan terhadap program nasional Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah)*. Kegiatan berlangsung di *Terminal Timbangan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir*, Sabtu (28/2/2026), diawali apel kesiapan dan dilanjutkan aksi penataan lingkungan.

    Kegiatan dipimpin langsung Kapolda Sumsel **Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum.*, didampingi Wakapolda Sumsel *Brigjen Pol. Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P.* serta seluruh pejabat utama Polda Sumsel. Sejumlah unsur Forkopimda turut hadir, antara lain *Gubernur Sumsel H. Herman Deru*, *Kapoksahli Brigjen TNI Junaidi M, S.Sos., M.Si.*, *Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar, S.H., M.Si., M.I.Kom.*, Ketua Fraksi PKS DPRD Ogan Ilir *Eko Asnan*, Pabung Kodim 0402 *Mayor Cba. Ridwan Rohim*, Kasi Pidsus Kejari Ogan Ilir *Paul Dera Brata Sinulingga, S.H.*, serta Ketua Pengadilan Negeri *Dody Rahmanto, S.H., M.H.*

    Rangkaian kegiatan diawali dengan apel ASRI yang meliputi penghormatan pasukan, laporan komandan apel, amanat pimpinan apel, pembacaan doa, hingga foto bersama. Setelah apel, personel gabungan bergerak melaksanakan kegiatan lapangan berupa *pembersihan lingkungan,* *penataan drainase*, *penertiban rumput liar*, serta *penanganan jalan rusak atau berlubang* pada titik sasaran.

    Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Sumsel menegaskan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI mendukung program Asta Cita Indonesia Asri “Hari ini kita menindaklanjuti apa yang menjadi perintah Bapak Presiden, melaksanakan Gerakan Indonesia ASRI,” ujar Kapolda Sumsel.

    Kapolda menjelaskan, Polda Sumsel memberi identitas lokal pada gerakan tersebut melalui ikon Belida. “Di Sumatera Selatan kita memiliki ciri khas tersendiri, yaitu ikan Belida yang kita jadikan ikon untuk menciptakan nuansa yang berbeda, yaitu melaksanakan kegiatan bersih lingkungan dan ASRI di Sumatera Selatan, untuk mendukung program Bapak Presiden, selain itu kegiatan ini juga menunjukkan sinergitas Forkopimda baik di tingkat pimpinan provinsi

  • Safari Ramadhan Jadi Strategi Kapolda Sumsel Jaga Stabilitas Nasional

    Safari Ramadhan Jadi Strategi Kapolda Sumsel Jaga Stabilitas Nasional

    Ogan Ilir — Polda Sumatera Selatan tidak sekadar menggelar Safari Ramadhan 1447 H/2026 M. Kapolda Sumsel menjadikan momentum ini sebagai langkah konsolidasi strategis untuk memperkuat stabilitas keamanan daerah yang berdampak pada stabilitas nasional.

    Kunjungan kerja ke Polres Ogan Ilir, Sabtu (28/2/2026), menegaskan bahwa pengamanan Ramadhan bukan agenda seremonial, melainkan bagian dari early prevention strategy menghadapi potensi gangguan kamtibmas seperti balap liar, tawuran remaja, hingga gangguan distribusi bahan pokok.

     

    Kapolda Sumsel Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum. memimpin langsung konsolidasi tersebut bersama jajaran Pejabat Utama Polda Sumsel dan Forkopimda Kabupaten Ogan Ilir.

     

    Kapolres Ogan Ilir AKBP Bagus Suryo Wibowo, S.H., S.I.K. menegaskan bahwa pihaknya telah mengaktifkan pola pengamanan preventif dan responsif secara simultan.

     

    Ia memerintahkan jajarannya untuk Mengintensifkan patroli sahur dan subuh, Menempatkan personel pada titik rawan balap liar, Melaksanakan pengamanan ibadah tarawih, Memperkuat koordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat serta Mengawasi stabilitas distribusi sembako.

     

    Langkah tersebut membuat situasi kamtibmas Ogan Ilir tetap aman dan terkendali sepanjang Ramadhan.

     

    “Kami memastikan setiap potensi gangguan dapat diantisipasi lebih awal. Stabilitas wilayah adalah tanggung jawab bersama, dan kami hadir untuk menjaminnya,” tegas AKBP Bagus Suryo Wibowo.

     

    Pendekatan ini dinilai sebagai implementasi konkret kebijakan Kapolda dalam membangun sistem pengamanan berbasis deteksi dini.

     

    Kapolda Sumsel menegaskan bahwa stabilitas Ramadhan memiliki dimensi strategis. Ketika masyarakat merasa aman beribadah dan aktivitas ekonomi berjalan lancar, maka kepercayaan publik terhadap negara akan meningkat.

     

    “Ramadhan adalah momentum penguatan ketahanan sosial. Jika daerah aman, maka kontribusinya terhadap stabilitas nasional menjadi nyata,” tegas Kapolda.

     

    Safari Ramadhan juga menjadi forum konsolidasi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan elemen masyarakat dalam satu komitmen menjaga keamanan bersama.

     

    Selain pengarahan, Kapolda menyerahkan bantuan sosial sebagai bentuk empati institusi Polri terhadap masyarakat.

     

    Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H. menegaskan bahwa pendekatan yang dilakukan Kapolda Sumsel bersifat strategis dan terukur.

     

    “Kapolda menekankan bahwa pengamanan Ramadhan harus berbasis pencegahan dan sinergi. Stabilitas daerah seperti Ogan Ilir merupakan bagian dari konstruksi stabilitas nasional,” ujarnya

  • Kawal Aksi di Mabes Polri, Kapolda Metro: Tak Ada Anggota Bawa Senpi

    Kawal Aksi di Mabes Polri, Kapolda Metro: Tak Ada Anggota Bawa Senpi

    Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri (SinPo.id/Dok.PMJ)

    Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri (SinPo.id/Dok.PMJ)

    SinPo.id – Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri menegaskan, ribuan personel yang mengawal aksi demo mahasiswa di Mabes Polri, Jakarta Selatan (Jaksel) hari ini, satu pun tak yang dibekali senjata api.

    “Saya tegaskan, tidak ada anggota yang menggunakan dan membawa senjata api (aksi di Mabes Polri),” kata Asep di hadapan ribuan personel, Jumat, 27 Februari 2026.

    Jenderal polisi bintang dua itu mengatakan, pihaknya tak mentolerir dan akan menindak tegas bila ada anggota yang terbukti melanggar SOP (Standard Operating Procedure) aksi unjuk rasa.

    “Siapapun yang melanggar (anggota), akan saya tindak tegas,” ucapnya.

    Diketahui, sejumlah elemen mahasiswa akan menggelar unjuk rasa menuntut kematian pelajar Madrasah Tsanawiyah di Kota Tual, Arianto Tawakkal (AT) atas penganiayaan oleh anggota Brimbo berinsial Bripda MS. Aksi digelar di depan Mabes Polri, Jumat, 27 Februari 2026.

    Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dan BEM Universitas Negeri Jakarta (UNJ) telah membagikan flyer aksi tersebut di akun media sosialnya. Dalam pengamanan aksi ini, sebanyak 3.992 personel dikerahkan, terdiri atas 3.093 personel Polda Metro Jaya dan diperkuat personel dari Polres jajaran.

  • Apresiasi Dari Polda Metro Jaya untuk Mahasiswa: Menjaga Aspirasi Tetap Damai dan Bermartabat di Jakarta

     

    Apresiasi Dari Polda Metro Jaya untuk Mahasiswa: Menjaga Aspirasi Tetap Damai dan Bermartabat di Jakarta

    Polda Metro Jaya menyampaikan apresiasi kepada para mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasi di Jakarta dengan cara yang aman, tertib, dan damai. Penyampaian pendapat di ruang publik merupakan bagian dari dinamika kehidupan demokratis, dan kedewasaan yang ditunjukkan para mahasiswa menjadi cerminan bahwa aspirasi dapat disuarakan secara santun serta bertanggung jawab.

    Dalam prosesnya, dinamika di lapangan tentu tidak dapat dihindari. Namun, semangat untuk tetap menjaga ketertiban bersama menunjukkan komitmen semua pihak dalam menciptakan suasana yang kondusif. Sikap saling menghargai antara peserta kegiatan dan aparat yang bertugas menjadi kunci agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan baik.

    Kehadiran aparat kepolisian di tengah masyarakat bertujuan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan bersama. Peran tersebut dijalankan dengan mengedepankan pendekatan humanis, dialogis, dan persuasif, sehingga setiap kegiatan dapat berlangsung tanpa mengganggu kepentingan umum.

    Momentum ini memberikan pelajaran berharga bahwa kesabaran, komunikasi yang baik, dan rasa tanggung jawab merupakan fondasi penting dalam menjaga harmoni di ruang publik. Ketika aspirasi disampaikan dengan cara yang bermartabat, maka pesan yang ingin disuarakan dapat diterima dengan lebih baik dan tetap menjaga ketenangan bersama.
    Ke depan, semangat kebersamaan ini diharapkan terus terjaga. Jakarta sebagai ibu kota memiliki dinamika yang tinggi, sehingga kolaborasi antara masyarakat, mahasiswa, dan aparat menjadi bagian penting dalam menciptakan suasana yang aman, tertib, dan penuh rasa saling menghormati.

    #PoldaMetroJaya
    #PolriUntukMasyarakat
    #JagaJakarta
    #AspirasiDamai

  • Apresiasi Polda Metro Jaya untuk Mahasiswa: Menjaga Aspirasi Tetap Damai dan Bermartabat di Jakarta

     

    Apresiasi Polda Metro Jaya untuk Mahasiswa: Menjaga Aspirasi Tetap Damai dan Bermartabat di Jakarta

    Polda Metro Jaya menyampaikan apresiasi kepada para mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasi di Jakarta dengan cara yang aman, tertib, dan damai. Penyampaian pendapat di ruang publik merupakan bagian dari dinamika kehidupan demokratis, dan kedewasaan yang ditunjukkan para mahasiswa menjadi cerminan bahwa aspirasi dapat disuarakan secara santun serta bertanggung jawab.

    Dalam prosesnya, dinamika di lapangan tentu tidak dapat dihindari. Namun, semangat untuk tetap menjaga ketertiban bersama menunjukkan komitmen semua pihak dalam menciptakan suasana yang kondusif. Sikap saling menghargai antara peserta kegiatan dan aparat yang bertugas menjadi kunci agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan baik.

    Kehadiran aparat kepolisian di tengah masyarakat bertujuan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan bersama. Peran tersebut dijalankan dengan mengedepankan pendekatan humanis, dialogis, dan persuasif, sehingga setiap kegiatan dapat berlangsung tanpa mengganggu kepentingan umum.

    Momentum ini memberikan pelajaran berharga bahwa kesabaran, komunikasi yang baik, dan rasa tanggung jawab merupakan fondasi penting dalam menjaga harmoni di ruang publik. Ketika aspirasi disampaikan dengan cara yang bermartabat, maka pesan yang ingin disuarakan dapat diterima dengan lebih baik dan tetap menjaga ketenangan bersama.
    Ke depan, semangat kebersamaan ini diharapkan terus terjaga. Jakarta sebagai ibu kota memiliki dinamika yang tinggi, sehingga kolaborasi antara masyarakat, mahasiswa, dan aparat menjadi bagian penting dalam menciptakan suasana yang aman, tertib, dan penuh rasa saling menghormati.

    #PoldaMetroJaya
    #PolriUntukMasyarakat
    #JagaJakarta
    #AspirasiDamai

  • Persiapan Pengamanan unjuk rasa, Kapolda Metro Jaya beri arahan penting kepada anggota

    Persiapan Pengamanan unjuk rasa, Kapolda Metro Jaya beri arahan penting kepada anggota

     

    Soal unjuk rasa, Kapolda Metro Jaya beri arahan penting kepada anggota
    Sejumlah anggota Pelopor Korps Brimob mengikuti apel yang dipimpin oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (27/2/2026). ANTARA/Ilham Kausar.

    Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri memberikan arahan penting kepada anggota kepolisian saat mengikuti apel pasukan terkait unjuk rasa yang rencananya digelar di Mabes Polri pada Jumat.

    “Ada sebanyak 18 direktif (pengarahan penting), yang tentunya harus dipedomani oleh rekan-rekan semuanya berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan unjuk rasa yang dilaksanakan oleh adik-adik kita atau saudara-saudara kita,” kata Asep saat memimpin apel tersebut di Lapangan Mabes Polri, Jakarta, Jumat.

    Pertama, pengamanan dan pelayanan unjuk rasa wajib berjalan aman, tertib, dan terkendali serta tidak boleh menimbulkan kerusuhan maupun kerusakan fasilitas umum.

    Kedua, personel yang bertugas, diminta jangan mudah terpancing emosi, kendalikan diri. Laksanakan tugas dengan humanis, sabar, dan terukur.

    Ketiga, personel intelijen wajib mempelajari secara detail titik kumpul massa, fasilitas umum yang digunakan, serta kendaraan yang dipakai.

    “Saya minta dokumentasikan seluruh narasi di lapangan, baik gerakan maupun tulisan, dan laporkan segera kepada pimpinan melalui jalur komando, deteksi dan dokumentasi adalah kunci pencegahan,” tutur Asep.

    Keempat, untuk personel reserse, apabila menemukan peserta membawa alat berbahaya, amankan sedini mungkin, jangan bergerak sendiri-sendiri, bergeraklah dalam tim, dalam ikatan satuan, dan jangan sampai terlepas dari kelompoknya.

    “Kelima, untuk pasukan Samapta dan Dalmas, ikuti setiap instruksi pimpinan. Jangan mudah terprovokasi, jaga barisan, jaga formasi dan pastikan tindakan formasi dan tetap tertib dan tetap terukur,” papar Asep.

    Keenam, apabila dalam perkembangan dinamika situasi di lapangan terpaksa dilakukan pendorongan massa, tetap kita laksanakan sesuai prosedur.

    Ketujuh, anggota Polri yang berada di dalam gedung Mabes Polri tidak keluar area, disiplin perimeter dan disiplin perbatasan adalah bagian dari pengamanan objek dan keselamatan personel.

    Kedelapan, pemeriksaan kelengkapan alat, terutama alat khusus (alsus) pada saat apel harus diketatkan.

    Kesembilan, seluruh personel wajib memedomani ketentuan peraturan internal Polri yang berlaku, termasuk pedoman penggunaan kekuatan, pengendalian massa, dan pengendalian huru-hara.

    Kesepuluh, semua tindakan di lapangan harus satu komando. Tidak boleh ada inisiatif sendiri tanpa instruksi. Para Perwira Pengendali (Padal) sampai Perwira Menengah (Pamen) wajib memastikan rantai komando berjalan.

    Kesebelas, anggota yang berhadapan dengan massa, jangan bersikap arogan, jangan bersikap agresif.

    Keduabelas, tidak boleh ada lagi pasukan yang terjebak dalam tempat ataupun killing zone.

    “Ketigabelas, pergerakan pasukan, penanggulangan huru-hara, dan penggunaan gas air mata hanya boleh atas perintah saya,” ungkap Asep.

    Keempatbelas, para perwira pengendali wajib mengedepankan tindakan persuasif.

    Kelimabelas, setiap perkembangan dinamika situasi lapangan wajib dilaporkan pada kesempatan pertama. Jangan menunggu situasi membesar. Laporkan cepat, laporkan jelas, laporkan secara faktual.

    Keenambelas, pegang teguh prinsip Jaga Jakarta, khususnya perlindungan terhadap warga masyarakat. Keselamatan warga adalah prioritas utama.

    Ketujuhbelas, tunjukkan profesionalisme, jaga marwah institusi, buktikan bahwa Polri mampu mengelola aksi unjuk rasa dengan sebaik-baiknya.

    “Kedelapanbelas, terakhir, ingat, kita satu komando, satu tujuan, demi keamanan masyarakat. Tidak ada ego sektoral, tidak ada tindakan di luar garis komando. Yang ada hanya tanggung jawab kita sebagai Bhayangkara,” tegas Asep.

  • Soal unjuk rasa, Kapolda Metro Jaya beri arahan penting kepada anggota

    Soal unjuk rasa, Kapolda Metro Jaya beri arahan penting kepada anggota

     

    Soal unjuk rasa, Kapolda Metro Jaya beri arahan penting kepada anggota
    Sejumlah anggota Pelopor Korps Brimob mengikuti apel yang dipimpin oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (27/2/2026). ANTARA/Ilham Kausar.

    Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri memberikan arahan penting kepada anggota kepolisian saat mengikuti apel pasukan terkait unjuk rasa yang rencananya digelar di Mabes Polri pada Jumat.

    “Ada sebanyak 18 direktif (pengarahan penting), yang tentunya harus dipedomani oleh rekan-rekan semuanya berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan unjuk rasa yang dilaksanakan oleh adik-adik kita atau saudara-saudara kita,” kata Asep saat memimpin apel tersebut di Lapangan Mabes Polri, Jakarta, Jumat.

    Pertama, pengamanan dan pelayanan unjuk rasa wajib berjalan aman, tertib, dan terkendali serta tidak boleh menimbulkan kerusuhan maupun kerusakan fasilitas umum.

    Kedua, personel yang bertugas, diminta jangan mudah terpancing emosi, kendalikan diri. Laksanakan tugas dengan humanis, sabar, dan terukur.

    Ketiga, personel intelijen wajib mempelajari secara detail titik kumpul massa, fasilitas umum yang digunakan, serta kendaraan yang dipakai.

    “Saya minta dokumentasikan seluruh narasi di lapangan, baik gerakan maupun tulisan, dan laporkan segera kepada pimpinan melalui jalur komando, deteksi dan dokumentasi adalah kunci pencegahan,” tutur Asep.

    Keempat, untuk personel reserse, apabila menemukan peserta membawa alat berbahaya, amankan sedini mungkin, jangan bergerak sendiri-sendiri, bergeraklah dalam tim, dalam ikatan satuan, dan jangan sampai terlepas dari kelompoknya.

    “Kelima, untuk pasukan Samapta dan Dalmas, ikuti setiap instruksi pimpinan. Jangan mudah terprovokasi, jaga barisan, jaga formasi dan pastikan tindakan formasi dan tetap tertib dan tetap terukur,” papar Asep.

    Keenam, apabila dalam perkembangan dinamika situasi di lapangan terpaksa dilakukan pendorongan massa, tetap kita laksanakan sesuai prosedur.

    Ketujuh, anggota Polri yang berada di dalam gedung Mabes Polri tidak keluar area, disiplin perimeter dan disiplin perbatasan adalah bagian dari pengamanan objek dan keselamatan personel.

    Kedelapan, pemeriksaan kelengkapan alat, terutama alat khusus (alsus) pada saat apel harus diketatkan.

    Kesembilan, seluruh personel wajib memedomani ketentuan peraturan internal Polri yang berlaku, termasuk pedoman penggunaan kekuatan, pengendalian massa, dan pengendalian huru-hara.

    Kesepuluh, semua tindakan di lapangan harus satu komando. Tidak boleh ada inisiatif sendiri tanpa instruksi. Para Perwira Pengendali (Padal) sampai Perwira Menengah (Pamen) wajib memastikan rantai komando berjalan.

    Kesebelas, anggota yang berhadapan dengan massa, jangan bersikap arogan, jangan bersikap agresif.

    Keduabelas, tidak boleh ada lagi pasukan yang terjebak dalam tempat ataupun killing zone.

    “Ketigabelas, pergerakan pasukan, penanggulangan huru-hara, dan penggunaan gas air mata hanya boleh atas perintah saya,” ungkap Asep.

    Keempatbelas, para perwira pengendali wajib mengedepankan tindakan persuasif.

    Kelimabelas, setiap perkembangan dinamika situasi lapangan wajib dilaporkan pada kesempatan pertama. Jangan menunggu situasi membesar. Laporkan cepat, laporkan jelas, laporkan secara faktual.

    Keenambelas, pegang teguh prinsip Jaga Jakarta, khususnya perlindungan terhadap warga masyarakat. Keselamatan warga adalah prioritas utama.

    Ketujuhbelas, tunjukkan profesionalisme, jaga marwah institusi, buktikan bahwa Polri mampu mengelola aksi unjuk rasa dengan sebaik-baiknya.

    “Kedelapanbelas, terakhir, ingat, kita satu komando, satu tujuan, demi keamanan masyarakat. Tidak ada ego sektoral, tidak ada tindakan di luar garis komando. Yang ada hanya tanggung jawab kita sebagai Bhayangkara,” tegas Asep.

  • Tanggapi Tuntutan Mahasiswa, Polda Metro Jaya Sampaikan :  Jadi Evaluasi bagi Kami

    Tanggapi Tuntutan Mahasiswa, Polda Metro Jaya Sampaikan :  Jadi Evaluasi bagi Kami

    Kombes Pol. Budi Hermanto, menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan massa aksi mahasiswa di Mabes Polri akan menjadi bahan evaluasi internal polri.

    Jakarta – Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Budi Hermanto, menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan massa aksi mahasiswa di Mabes Polri akan menjadi bahan evaluasi bagi internal kepolisian.

    Budi menyebut poin-poin tuntutan tersebut akan dijadikan pembelajaran agar institusi Polri menjadi lebih baik.

    “Ya, ini menjadi evaluasi bagi kita. Terhadap apa-apa poin (aspirasi) yang akan disampaikan ini menjadi evaluasi dan pembelajaran bagi kita internal kepolisian,” jelas Budi kepada wartawan, Jumat (27/2/2026).

    Selain itu, Budi mengungkapkan akan menyampaikan permintaan audiensi dari massa aksi yang dituju kepada Kapolri dan mengkaji tuntutan yang utarakan.

    “Ya, nanti kami sampaikan, akan dikaji. Karena ini kan juga pasti Bapak Kapolri juga menonton kegiatan ini,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Budi memastikan pihak kepolisian akan terus membangun komunikasi guna menjamin keamanan jika terjadi aksi lanjutan. Ia menegaskan bahwa penyampaian aspirasi di muka umum merupakan hak masyarakat yang sepenuhnya dilindungi oleh undang-undang.

    “Kami menyampaikan, tetapi pihak kepolisian masih siap untuk melakukan pelayanan pengamanan terhadap seluruh masyarakat ataupun komponen yang menyampaikan aspirasi di muka umum. Itu karena dilindungi oleh undang-undang,” kata dia.

     

     

     

    Demo Mahasiswa di Mabes Polri

    Diketahui, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar aksi demonstrasi di depan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), Jakarta, Jumat (27/2/2026) hari ini.

    Berdasarkan pantauan Liputan6.com, massa BEM UI bersama mahasiswa dari berbagai kampus tiba di Mabes Polri sekitar pukul 16.00 WIB. Mereka mengenakan almamater kuning khas UI.

    Koordinator Bidang Sosial Politik BEM UI, Hafidz Hernanda mengungkapkan aksi ini digelar sebagai respons atas sejumlah kekerasan aparat termasuk pada tewasnya pelajar AT (14) di Tual, Maluku Utara.

    Poin tersebut masuk ke dalam poin tuntutan dalam aksi bertajuk #AparatKeparat tersebut. “Mendesak penjatuhan hukuman pidana yang seberat-beratnya kepada polisi pembunuh AT dan segenap aparat pelaku represifitas,” ujar Hafidz saat dikonfirmasi, Jumat (27/2/2026).

     

    Poin Tuntutan

    1. Mendesak penjatuhan hukuman pidana yang seberat-beratnya kepada polisi pembunuh AT dan segenap aparat pelaku represifitas;

    2. Mendesak pencopotan Listyo Sigit dari jabatan KAPOLRI dan Dadang Hartanto dari jabatan KAPOLDA Maluku;

    3. Menuntut pembebasan seluruh tahanan politik yang dikriminalisasi;

    4. Menuntut penegakan batasan kewenangan dan penarikan POLRI dari jabatan sipil;

    5. Menuntut hasil konkret Reformasi Polri secara struktural, kultural, dan instrumental dari komisi percepatan Reformasi Polri.

  • Tanggapi Tuntutan Demo Mahasiswa, Polda Metro: Aspirasi Mereka Jadi Bahan Evaluasi Kami

    Tanggapi Tuntutan Demo Mahasiswa, Polda Metro: Aspirasi Mereka Jadi Bahan Evaluasi Kami

    Kombes Pol. Budi Hermanto, menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan massa aksi mahasiswa di Mabes Polri akan menjadi bahan evaluasi internal polri.

    Jakarta – Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Budi Hermanto, menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan massa aksi mahasiswa di Mabes Polri akan menjadi bahan evaluasi bagi internal kepolisian.

    Budi menyebut poin-poin tuntutan tersebut akan dijadikan pembelajaran agar institusi Polri menjadi lebih baik.

    “Ya, ini menjadi evaluasi bagi kita. Terhadap apa-apa poin (aspirasi) yang akan disampaikan ini menjadi evaluasi dan pembelajaran bagi kita internal kepolisian,” jelas Budi kepada wartawan, Jumat (27/2/2026).

    Selain itu, Budi mengungkapkan akan menyampaikan permintaan audiensi dari massa aksi yang dituju kepada Kapolri dan mengkaji tuntutan yang utarakan.

    “Ya, nanti kami sampaikan, akan dikaji. Karena ini kan juga pasti Bapak Kapolri juga menonton kegiatan ini,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Budi memastikan pihak kepolisian akan terus membangun komunikasi guna menjamin keamanan jika terjadi aksi lanjutan. Ia menegaskan bahwa penyampaian aspirasi di muka umum merupakan hak masyarakat yang sepenuhnya dilindungi oleh undang-undang.

    “Kami menyampaikan, tetapi pihak kepolisian masih siap untuk melakukan pelayanan pengamanan terhadap seluruh masyarakat ataupun komponen yang menyampaikan aspirasi di muka umum. Itu karena dilindungi oleh undang-undang,” kata dia.

     

     

     

    Demo Mahasiswa di Mabes Polri

    Diketahui, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar aksi demonstrasi di depan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), Jakarta, Jumat (27/2/2026) hari ini.

    Berdasarkan pantauan Liputan6.com, massa BEM UI bersama mahasiswa dari berbagai kampus tiba di Mabes Polri sekitar pukul 16.00 WIB. Mereka mengenakan almamater kuning khas UI.

    Koordinator Bidang Sosial Politik BEM UI, Hafidz Hernanda mengungkapkan aksi ini digelar sebagai respons atas sejumlah kekerasan aparat termasuk pada tewasnya pelajar AT (14) di Tual, Maluku Utara.

    Poin tersebut masuk ke dalam poin tuntutan dalam aksi bertajuk #AparatKeparat tersebut. “Mendesak penjatuhan hukuman pidana yang seberat-beratnya kepada polisi pembunuh AT dan segenap aparat pelaku represifitas,” ujar Hafidz saat dikonfirmasi, Jumat (27/2/2026).

     

    Poin Tuntutan

    1. Mendesak penjatuhan hukuman pidana yang seberat-beratnya kepada polisi pembunuh AT dan segenap aparat pelaku represifitas;

    2. Mendesak pencopotan Listyo Sigit dari jabatan KAPOLRI dan Dadang Hartanto dari jabatan KAPOLDA Maluku;

    3. Menuntut pembebasan seluruh tahanan politik yang dikriminalisasi;

    4. Menuntut penegakan batasan kewenangan dan penarikan POLRI dari jabatan sipil;

    5. Menuntut hasil konkret Reformasi Polri secara struktural, kultural, dan instrumental dari komisi percepatan Reformasi Polri.